Network
Portalbangkabelitung.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangka Belitung Raya bersama Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung gelar Dialog Terbuka dengan DPR RI dan DPD RI Dapil Bangka Belitung.
Dialog publik yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut berlangsung pada Kamis, 22 Oktober 2020 mulai Pukul 08.30 WIB hingga 12.00 WIB di Ruang Rapat Pasir Padi Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam rangka komitmen masyarakat Bangka Belitung dalam menolak Omnibus Law, massa yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung melaksanakan rangkaian agenda lanjutan dialog publik antara DPR RI dan DPD RI terkait UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Wisata Pantai Tuing Indah, Jadi Primadona Istri Gubernur Babel
Puluhan massa Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat yang datang, hendak menyampaikan aspirasi ke DPR RI dan DPD RI.
Hadir dalam kesempatan ini perwakilan DPR RI yaitu Ir. Rudianto Tjen dari 3 orang anggota DPR RI dapil Bangka Belitung. Sedangkan dari DPD RI, 3 orang berkesempatan hadir yaitu Hudarni Rani, Ust. Zuhri dan Aleksander Fransiskus, sedangkan 1 orang lainnya yang tidak hadir yaitu Darmansyah Husein.
Dialog interaktif dalam upaya menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat Bangka Belitung dan wakil daerah Bangka Belitung yang duduk di parlemen tersebut disertai dokumen-dokumen penunjang mengenai penolakan Omnibus Law di Bangka Belitung karena di timbang Omnibus Law dapat merugikan masyarakat Bangka Belitung dan Indonesia secara luas.
Baca Juga: Tujuh Unit Ponton TI Rajuk Ilegal Diamankan Ditpolair Polda Babel
Adhy Yos Perdana, Ketua Umum HMI (MPO) Cabang Babel Raya mengungkapkan kekecewaannya kepada anggota DPR RI Bangka Belitung karena tidak mengakomodir kepentingan masyarakat Bangka Belitung.
"Kami Sangat Kecewa Kepada 3 anggota DPR RI dapil Bangka Belitung karena tidak mengakomodir kepentingan masyarakat Bangka Belitung dan sangat kecewa dengan Zuristyo Firmandata dan Bambang Pati Jaya yang tidak hadir dalam dialog publik tersebut padahal ini syarat akan kepentingan masyarakat Bangka Belitung," ungkapnya saat diwawancarai Portalbangkabelitung.com.
"Harusnya sebelum pembentukan undang-undang DPR RI reses ke masyarakat terkait dengan Omnibus Law di Babel, bukan seperti sekarang baru mau sama-sama bahas dan kami menyesali tindakan Rudianto Tjen anggota DPR RI yang walk out dari dialog publik tersebut dengan alasan ada reses, padahal di forum tersebut juga kita lagi sampaikan aspirasi," tambahnya.
Baca Juga: Tingkatkan Pariwisata di Kota Pangkalpinang dengan Budaya Lokal
Terpisah, Adhy Yos dalam penyampaian aspirasinya juga menyayangkan sikap DPD RI yang jarang sekali membahas persoalan seperti ini bersama masyarakat dan pihak terkait.
"Kami kecewa dengan DPD RI, padahal mereka tau kalo Omnibus Law dapat menabrak kewenangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, khususnya di Bangka Belitung sendiri."
Kekecewaan juga terjadi lantaran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat hadir dalam forum tersebut padahal banyak yang akan dibahas berkenaan dengan otonomi daerah (kewenangan daerah).
Baca Juga: Kampung Bahari Nusantara Dusun Sukal, Harapan Untuk Masyarakat Mandiri dan Sejahtera
"Selain membahas kewenangan daerah, kita juga membahas soal Cipta Kerja yang seyogyanya pak gubernur Erzaldi Rosman Johan merupakan eks officio atau ketua dari LKS Tripatride yang harusnya intens berbicara soal pekerjaan dan Cipta Kerja di Bangka Belitung," tutup Adhy Yos.
Setelah menyampaikan aspirasinya serta dengan banyaknya persoalan yang terjadi, maka dengan ini Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung menyatakan Sikap Mosi Tidak Percaya kepada anggota DPR RI dan DPD RI dapil Bangka Belitung.***
