Portalbangkabelitung.Com- Disela-sela beredarnya berita hoaks tentang UU Cipta Kerja yang membuat amukan massa aksi dimana mana, membuat pemerintah berupaya meluruskan.
Pasalnya, Aksi penolakan UU Omnibus law Cipta Kerja yang dianggap merugikan rakyat kecil dan malah menguntungkan pengusaha
Sehingga aksi unjuk rasa yang dilakukan sebagian elemen masyarakat dan mahasiswa kerap terjadi kericuhan.
Baca Juga: Sama-sama Mencetak Gol dfi Laga Derby, Mohamed Salah Buntuti Calvert-Lewin dalam Daftar Top Skor
Sebagaimana artikel ini telah terbit di Zona Jakarta.Com dengan judul “Sebut Jokowi Tak Takut Ambil Risiko demi UU Cipta Kerja, Moeldoko: Ambil Jalan Terjal dan Menanjak” yang tayang pada Minggu, 18 Oktober 2020.
Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko angkat bicara dalam menanggapi situasi saat ini. Ia pun menyebut masyarakat terlalu buru-buru menolak UU Cipta Kerja.
Padahal, lanjutnya, UU Cipta Kerja dibuat untuk membahagiakan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
Baca Juga: TWICE Jeongyeon Ketinggalan Promosi Album Baru Karena Masalah Kecemasan
Selain itu, Moeldoko menganggap bahwa presiden Jokowi telah mengambil resiko dengan membuat UU Cipta Kerja.
Dengan begitu Moeldoko mengkritik keras para pendemo yang gelar aksi penolakan atas pengesahan UU Cipta Kerja yang berujung aksi anarkis beberapa waktu lalu.
Di tengah gelombang penolakan Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah Indonesia berupaya meluruskan hoaks yang beredar.
Baca Juga: Girl Group K-Pop Refund Sisters Merilis 'Don't Touch Me'
Sebagian besar masyarakat dan buru yang menolak UU Cipta Kerja menganggap jika Omnibus Law hanya menguntungkan pengusaha dan merugikan rakyat kecil.
Untuk itu, aksi unjuk rasa sempat mewarnai gelombang penolakan hingga berujung kericuhan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyebut jika masyarakat terlalu buru-buru menolak UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Akibat Tidak Ditemui Presiden Jokowi, BEM SI Kembali Unjuk Rasa pada 20 Oktober
Padahal, lanjutnya, UU Cipta Kerja dibuat untuk membahagiakan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
Lewat UU Cipta Kerja, katanya, pemerintah mengupayakan jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial.
"Coba bayangkan, sampai saat ini ada 33 juta orang yang mendaftar menjadi peserta Kartu Pra Kerja. Betapa besar kebutuhan lapangan kerja saat ini. Melalui UU Cipta Kerja ini, membuka kesempatan yang luar biasa bagi pengusaha kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi," ucapnya.
Baca Juga: Kerab Kritik Pemerintah, Kini Gatot Nurmantyo Dukung UU Cipta Kerja Sebab Tujuannya Mulia
Moeldoko pun menjelaskan UU Cipta Kerja disusun sesuai arahan Jokowi tentang visi 'Indonesia Maju', antara lain pembangunan sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Menurut Moeldoko, melalui UU Cipta Kerja, pemerintah berupaya menciptakan lapangan kerja baru seluas-luasnya.
Bertalian dengan itu, Meoldoko mengatakan UU Cipta Kerja merupakan solusi terhadap rumitnya birokrasi dan regulasi yang selama ini menghambat investasi di Indonesia.
Baca Juga: MUI Temui Presiden Jokowi Minta Cabut UU Cipta Kerja, Jokowi Tolak Mentah-mentah
" UU Cipta Kerja ini merupakan penyederhanaan regulasi yang dibutuhkan, sehingga mau tidak mau birokrasi juga harus mengalami reformasi," ujarnya.
Tetapi, ungkapnya, banyak pihak yang bergesa-gesa menolak UU Cipta Kerja tanpa memahami substansi undang-undang itu sendiri.
Padahal, ia berharap saat ini seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat, bersatu menghadapi situasi yang serta tak menentu.
Baca Juga: Erzaldi Bersama Pokdarwis Desa Beluluk Tanam Seribu Pohon Produktif
"Saya lihat banyak tokoh yang sesungguhnya belum memahami isi sepenuhnya, tapi keburu menolak. Padahal saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah persatuan. Mereka menyampaikan keberatan isi substansi dari undang-undang yang mungkin itu konsep sebelum disahkan," ucapnya.
Kendati demikian, Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo teguh mengambil sikap untuk berinovasi menjawab tantangan global.
Menurutnya, Jokowi tak takut mengambil risiko meski UU Cipta Kerja menimbulkan banyak perdebatan.
Baca Juga: Wisata yang Wajib Dikujungi Saat ke Probolinggo, Simak 4 Wisata Terkece!
"Presiden Jokowi memilih untuk tidak takut mengambil risiko. Mengambil jalan terjal dan menanjak," tukas dia. *** (Zona Jakarta.com/Nika Wahyu)