Portalbangkabelitung.Com- Setahun sudah Jokowi-Ma’ruf memimpin Negara Indonesia dengan kado Omnibus Law Cipta Kerja dan kebijakan serta perkembangan selama menjabat.
Pasalnya dalam satu tahun kepemimpinan mereka saat disinggung soal reshuffle, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengarakan hal tersebut adalah hak proregratif presiden Jokowi.
"Belum ada memnag belum dilakukan evaluasi, karena memang itu nanti data-datanya itukan dari Presiden, biasanya nanti kalau ada hal yang penting nanti diajak bicara, saya sebagai wapres memberikan saran-saran saja, tapi menyangkut masalah reshuffle itu hak proregratif presiden," pungkasnya.
Baca Juga: Harga Emas Hari Ini, Rabu 21 Oktober 2020 Beli dan Buyback Terbaru
Tepat pada 20 Oktober 2020 Mak’ruf Amin dimintai keterangan dan ia bercerita kepada Najwa Shihab mengenai pembagian kerja hingga kinerja pemerintahan selama ini masa kerjanya.
Mak’ruf Amin mengaku ia selalu membantu urusan Presiden Jokowi dalam membangun negeri.
Namun, ia menambahkan setiap kebijakan yang terjadi akan disampaikan dan dikeluarkan langsung oleh Jokowi.
Baca Juga: UU Cipta Kerja: Berikut Alasan Jokowi Menolak MUI Mentah-mentah
"Wapres bantu membuat kebijakan-kebijakan melalui penetapan-penetapan di sidang-sidang kabinet, melalui diskusi khusus nantinya yang keluar kebijakan itu tentu presiden," ungkapnya, dikutipPortalbangkabelitung melalui Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Najwa Shihab yang tayang pada 20 Oktober 2020 kemarin.
Sebagaimana artikel ini telah terbit di Pikiran Rakyat.com dengan judul “Disinggung Soal Reshuffle Kabinet Setelah Satu Tahun, Ma'ruf Amin: Itu Hak Proregratif Presiden” yang tayang pada Rabu, Oktober 2020.
Lebih lanjut, Mak’ruf Amin menekankan tidak ada yang namanya 'Dua Matahari', sebagai Wapres ia bekerja membantu presiden dalam semua kegiatan yang dinilai prioritas.
Baca Juga: Akibat Tidak Ditemui Presiden Jokowi, BEM SI Kembali Unjuk Rasa pada 20 Oktober
Namun, ia juga menuturkan selain membantu kegiatan yang dilakukan oleh Jokowi, sebagai Wapres, Mak’ruf Amin mengaku seringkali mendapati tugas khusus dari sang presiden.
Mak’ruf Amin mengungkapkan ia diminta menjalankan tugas khusus mulai dari kemiskinan hingga radikalisme.
Bahkan tugas khusus terakhir yang baru diberikan kepadanya adalah mengenai pembangunan di Indonesia bagian Timur, yakni Papua.
Baca Juga: MUI Temui Presiden Jokowi Minta Cabut UU Cipta Kerja, Jokowi Tolak Mentah-mentah
Satu tahun bekerja memimpin bangsa Indonesia Mak’ruf Amin mengungkapkan jika bukan karena pandemi pemerintahan telah membuat banyakk pencapaian.
Meski begitu dengan adanya pandemi menurutnya justru menumbuhkan sikap kemandirian di Indonesia.
Satu tahun bekerja bersama kabinet Indonesia Maju, Najwa Shihab singgung mengenai permasalah rumor reshuffle kepada Mak’ruf Amin.
Baca Juga: Ikhtiar Tagih Janji Nawacita Jokowi-Ma'ruf, Massa HMI Cabang Babel Raya Gelar Aksi Damai
"Pak Wapres, setelah setahun akan ada reshuffle tidak pak?," tanya Najwa Shihab .
Mendengar pertanyaan tersebut, Wakil Presiden RI Mak’ruf Amin mengaku belum mengetahui masalah reshuffle kabinet.
Karena menurutnya itu adalah hak prerogratif dari seorang presiden sebagain kepala negara.
"Ah, itu yang saya belum tahu, itu yang tahu pak Jokowi dan Allah saja itukan hak prerogratif presiden," jawab Mak’ruf Amin sambil tersenyum.
Baca Juga: Ekonomi di Masa Kepemimpinan Jokowi- Ma'ruf: di Indonesia, Bayi Baru Lahir Saja Sudah Berhutang
Dari jawaban yang diberikan oleh sang wapres, Najwa Shihab kemudian mempertanyakan mengenai evaluasi yang diberikan kepada para menteri.
"Bapak tidak pernah diajak bicara soal evaluasi menteri-menteri selama setahun ini?," tanyanya kembali.
Mak’ruf Amin mengaku hingga saat ini belum ada evaluasi untuk para menteri namun data-data mengenai kinerja sudah ada di tangan presiden.*** (Pikiran Rakyat.Com/Rahmi Nurfajriani)