Network
Portalbangkabelitung.Com- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan tanggapannya atas terbitnya peraturan presiden (Perpres) oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengatur penerapan sanksi administratif maupun pidana bagi orang yang menolak untuk divaksinasi.
"Ya, karena keluar aturan tentang sanksi, saya tidak mau ada perdebatan soal ini, jadi yang belum setuju bisa diarahkan, kemudian ditarik ke belakang saja (ditunda). Yang belum setuju mungkin butuh diedukasi, butuh dikasih tahu, butuh dikasih data, butuh yakin," kata Ganjar Pranowo seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Senin, 15 Februari 2021.
Sebagimana artikel ini telah terbit dengan judul "Jateng Tak Ingin Terapkan Sanksi kepada Penolak Vaksinasi Covid-19, Ganjar Pilih Strategi" Lain yang tayang pada Senin 15 Januari 2021.
Baca Juga: Manfaat Pola Hidup Sehat
Ganjar Pranowo mengaku tidak mau berdebat dengan persoalan denda administratif dan pidana ini. Terhadap Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 itu.
Alih-alih jalankan sanksi, Ganjar Pranowo memiliki strategi untuk mengedepankan edukasi kepada para penolak vaksin, agar diyakini terlebih dahulu.
Jadi intinya orang yang masih ragu dengan vaksinasi, dapat ditunda terlebih dahulu vaksinasinya dan dijadwalkan ulang mendapat vaksinasi pada akhir masa target vaksinasi nasional.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi di Bangka Belitung Hanya Kalah dari Provinsi Jambi
Selama waktu tersebut, mereka akan diberi edukasi atau testimoni hingga pada akhirnya yakin dan mau menerima vaksinasi di waktu mendatang.
"Anggap saja ini diedukasi dahulu beberapa bulan dan nanti di ujung akhir tahun yang Pak Presiden menargetkan mesti selesai vaksinnya pada tahun ini. Nah, mereka bisa di sana, tetapi kami ingatkan dan kami edukasi," kata Ganjar Pranowo.
