Network
Menjadi pertimbangan dari Ganjar Pranowo tidak ingin menerapkan sanksi kepada penolak vaksinasi Covid-19, lantaran banyak faktor, di antaranya termasuk kondisi daerah-daerah tertentu.
Baca Juga: Gelar Basic Training, HMI Cabang Babel Raya Komisariat Se-UBB Harapkan Hal Ini
Alih-alih sibuk dengan persoalan menerapkan sanksi, Ganjar Pranowo justru ingin memastikan jalannya penerapan vaksinasi dapat berjalan dengan fokus sehingga bisa diselesaikan secara efektif.
Karena itu ia tidak perlu menyibukkan diri dengan pembahasan lainnya, kecuali terhadap percepatan vaksinasi kepada yang telah siap menerima.
"Agar energi kita masuk pada percepatan vaksin, bukan lagi perdebatan dihukum-tidak dihukum, hak asasi dan sebagainya, nanti kita tidak jalan-jalan sehingga persuasi lebih penting, sosialisasi lebih penting," kata Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Tantan Heroika: Pemulihan Ekonomi di Babel Mengalami Peningkatan Cukup Baik pada Triwulan IV 2020
Sebelumnya Presiden Jokowi dalam perpresnya memberikan sejumlah besaran sanksi dan lama hukuman pidana bagi penolak vaksin.
Beberapa sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang seharusnya menerima vaksin, namun menolak, disebutkan dapat dikenai sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bansos.
Selain itu dapat juga dikenakan denda dan atau penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah.
Baca Juga: Gempa Berskala Lebih dari 5 Richter Guncang Padang Sidempuan, Daerah Ini Juga Rasakan Dampaknya!
