Network
Portalbangkabelitung.com - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, 5 Maret 2021 lalu.
Kepala Staf Presiden, Moeldoko ditunjuk jadi ketua umum periode 2021-2025.
KLB itu juga memecat putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono meski keputusan itu tak direstui dan dinilai ilegal.
Kudeta tersebut pun mendapat pertentangan dari DPD Demokrat dari berbagai daerah di wilayah Indonesia.
Berbagai pandangan dari mulai pengamat hingga politikus bahkan publik figure turut berikan komentar, pro dan kontra keputusan jadi perbincangan, bahkan pemerintah ditunjuk untuk turun tangan.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD sampai buat pernyataan jika kisruh kudeta Demokrat bukan tanggung jawab pemerintah, meski keputusan itu banyak dinilai salah.
Baca Juga: Terkait Kasus Mamalia Terdampar Massal, KKP Dalami Penyebabnya Bersama Lembaga dan Pakar Kelautan
Ikut soroti kodeta Demokrat yang semakin panas, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie buka suara dan turut menyumbang pandangannya.
Dalam sebuah unggahan di Twitter pribadinya yang dibagikan pada 6 Maret 2021 itu, Jimly Asshiddiqie memberikan dua pilihan yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar dinilai netral.
Menurut Jimly Asshiddiqie, pemerintah bisa saja menolak hasil KLB Demokrat di Deli Serdang atau mengganti posisi Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).
"Kalau Pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja Pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus "KLB" tersebut & (2) Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya," ujar mantan Ketua MK itu, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @JimlyAS.
Namun, lontaran tanggapan Jimly Asshiddiqie pun tak terlepas dari komentar netizen dan pandangan publik di jagat maya.
Bahkan netizen menilai jika pernyataan Jimly tak membuat pemerintah tampak netral bahkan dianggap berat sebelah.
Netizen menilai kudeta Demokrat harus diselesaikan secara hukum, namun adapula yang tak ingin ambil pusing dalam kisruh yang terjadi, karena tingkat kepercayaan terhadap perpolitikan di Indonesia sudah menipis.
Artikel ini telah terbit di media Pikiran-Rakyat.com dengan judul "Soal Kudeta Demokrat, Jimly Asshiddiqie: Tolak Hasil KLB dan 'Pecat' Moeldoko Jadi KSP" yang tayang pada Minggu, 7 Maret 2021.*** (Pikiran-Rakyat/Rahmi Nurfajriani)
