Network
Portalbangkabelitung.com - Nama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD disebut dalam sidang eksepsi atau pembacaan nota keberatan kasus kerumunan atas terdakwa Habib Rizieq Shihab telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 26 Maret 2021.
Habib Rizieq Shihab menyatakan alibinya dalam kesempatan itu, menyatakan Mahfud sebagai penyebab munculnya kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta pada 10 November 2020. Saat dirinya baru tiba dari Arab Saudi.
Namun, Mahfud pun menegaskan bahwa alibi itu salah. Mahfud menyatakan izin penjemputan Habib Rizieq merupakan diskresi pemerintah. Sebagaimana hari ini, ia pun mengunggah kembali video diskresi melalui akun Twitter pribadinya.
Baca Juga: Sejumlah Ulama Banten Minta Pemerintah Hukum Mati Koruptor Bansos
“Ini rilis Menko Polhukam 9/10/20. Diskresi Pemerintah: 1. HRS boleh pulang dan boleh dijemput 2. Patuhi protokol kesehatan,” tulis Mahfus MD sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @mohmahfudmd.
Kemudian ia juga menegaskan bahwa diskresi pemerintah menghendaki untuk dikawal dan diantar oleh Polisi sampai ke kediaman.
Maka dari itu ia menyebut bahwa kerumunan setelah diantar ke Petamburan bukan lagi diskresi tapi pelanggaran hukum.
Baca Juga: Wacana Impor Beras Menuai Pro Kontra, Presiden Jokowi: Saya minta segera hentikan!
Dari video tersebut, Mahfud tegaskan bahwa waktu pulangnya Habib Rizieq Shihab memang diizinkan dan dikawal secara resmi sebagai diskresi pemerintah via Polhukam sampai ke Petamburan.
“Undangan kerumunan setelah diantar ke Petamburan yang terjadi malam harinya, besok-besoknya lagi, dan di tempat-tempat lain tentu sudah bukan diskresi Pemerintah,” ujar Mahfud.
