Portalbangkabelitung.com - Upaya kudeta untuk melakukan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat atau posisi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih terus berbuntut panjang.
Dikarenakan adanya dugaan keterlibatan pejabat penting negara dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat itu, AHY sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo
Gerakan yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu diketahui dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang.
AHY juga mengetahui bahwa gabungan dari pelaku gerakan itu terdiri dari 5 orang yakni, 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.
Sehubungan dengan hal itu, kemarin seluruh Ketua DPD Partai Demokrat yang berjumlah 34 orang se-Indonesia sepakat meminta DPP dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono memecat segelintir kader yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
Bahkan juga diduga berkonspirasi bersama pihak eksternal. Dikabarkan juga bahwa ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat itu, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.
Baca Juga: Ronald Koeman Sebut Kemenangan Penting Barcelona Usai Takluk di Liga Champions
Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah dalam keterangan pers yang juga didampingi seluruh ketua DPD di Jakarta, Rabu, 24 Februari 2021, ia menyebutkan seruan ini disampaikan secara serempak dalam deklarasi pernyataan bersama ketua DPD Demokrat.
“Bertekad untuk melawan para pelaku gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat,” kata Ni’matullah.
Tak hanya itu saja, namun poin kedua yang disampaikan Ni’matullah yakni setia dan tunduk patuh pada konstitusi Partai Demokrat.
Baca Juga: Hentikan Normalisasi Sungai Sejak 2017, Keputusan Anies Baswedan Disebut Stafsus PUPR Sangat Fatal
Dari situ telah ditetapkan putra dari Susilo Bambang Yudhoyono yakni AHY sebagai ketua umum yang sah, sesuai hasil kongres V Partai Demokrat serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Selanjutnya, poin ketiga yakni bertekad untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat yang sedang bangkit dan diterima publik sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan harapan rakyat.
Dalam hal ini, deklarasi para ketua DPD itu sekaligus menihilkan upaya melakukan kongres luar biasa atau KLB, dalam AD/ART PD, KLB hanya bisa dilaksanakan antara lain dengan persetujuan dua per tiga dari jumlah ketua DPD sebagai pemilik suara.
Baca Juga: Setelah Instagram, Kini TikTok Juga Siapkan 2 Fitur Untuk Orang-Orang Dengan Gangguan Makan
Demikian pula para ketua DPD Partai Demokrat itu berkumpul mendengarkan paparan, dan arahan dari Ketua Umum AHY serta dari Ketua Majelis Tinggi Partai SBY.
Pada pertemuan itu dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat, termasuk mensyaratkan semua peserta negatif Covid-19 dengan membawa hasil PCR swab test yang sah, mengenakan masker dan menjaga jarak.
Sementara itu, Ketum AHY menjelaskan kronologi upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan DPP PD yang ternyata sudah dimulai sejak awal Januari 2021.
Baca Juga: Pemberian Bantuan 35 Juta Masker Untuk Masyarakat dari Kemenperin Dibantu TNI dan Polri
Segelintir kader dan mantan kader yang berkhianat membujuk para Ketua DPD, DPC dan sejumlah kader untuk bergabung menumbangkan kepemimpinan yang sah. Isu-isu yang mereka pakai ternyata hoaks.
Begitupun dengan kemenangan dalam Pilkada 2020 yang melampaui target, tren elektabilitas partai dan Ketum AHY yang terus naik dari berbagai survei, soliditas pengurus serta kader dari berbagai daerah membantah semua argumentasi yang digunakan untuk memecah belah partai.
Tak hanya itu, tetapi Partai Demokrat juga mendapatkan dukungan dari publik, media serta elemen-elemen masyarakat sipil. Seperti dikutip Portalbangkabelitung.com dari laman Pikiran-Rakyat.com.
Baca Juga: Bekas Jerawat Menurunkan Kepercayaan dirimu? Inilah 5 Bahan Alami yang Ampuh Hilangkan Bekas Jerawat
Kemudian, survei-survei secara konsisten menunjukkan faktor eksternal yang mendalangi upaya pengambilalihan paksa ini memiliki elektabilitas nol persen.
Sementara itu, pendiri Partai Demokrat ini mengapresiasi langkah cepat dan tepat dari Ketum AHY serta jajaran pengurus partai. Tapi ia mengingatkan gangguan dan serangan pasti akan terus terjadi, seiring makin meningkatnya elektabilitas dan dukungan publik bagi partai non pemerintah ini.
“Partai Demokrat is not for sale,” kata Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca Juga: Musim Hujan Telah Tiba, Inilah 4 Fakta Tentang Hujan Yang Belum Kamu Ketahui
Demikian AHY menutup pertemuan dengan menginstruksikan seluruh jajaran pengurus, dan kader untuk menguatkan soliditas serta melawan upaya-upaya pengambilalihan kepemimpinan partai.
“Tunjukkan bahwa masalah yang sekarang PD hadapi ini merupakan ancaman serius terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia,” ujar AHY.
Sebagaimana Artikel ini telah terbit di media Pikiran-Rakyat.com dengan judul "Isu Gerakan Kudeta Memanas, Seluruh Ketua DPD Partai Demokrat Kompak Minta AHY Pecat Kader Berkhianat" yang tayang pada Kamis 25 Februari 2021.*** (Pikiran-Rakyat/Nurul Khadijah)
Baca Juga: Pengguna Smartphone Harus Tau! Inilah 5 Cara Mengisi Daya HP agar Tetap Awet dan Tahan Lama