Portalbangkabelitung.com - Melalui sebuah unggahan di laman Instagram resminya @Jokowi, Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan enggan menjabat sebagai presiden selama 3 periode.
"Saya sama sekali tidak memiliki niat, juga tidak berminat, untuk menjadi presiden tiga periode,” kata Jokowi.
Terkait ketegasan yang dilakukan oleh Jokowi soal simpang siur wacana 3 periode, mantan Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini giat jadi aktivis antirasuah Febri Diansyah memberikan tanggapan.
Baca Juga: Ada Kode QR di Sertifikat Vaksinasi, Jangan Disebarkan di Media Sosial
Dalam sebuah unggahan di Twitter pribadinya pada 16 Maret 2021, Febri Diansyah mengapresiasi langkah yang diambil Jokowi.
Febri Diansyah juga mengharapkan ada konsistensi yang diterapkan oleh Jokowi dalam pernyataannya tersebut.
"Semoga penegasan Presiden tentang tidak berminat jadi Presiden 3 periode menjadi pesan yg klir. Dan selalu yang paling penting: Konsistensi," ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @febridiansyah.
Baca Juga: Kabar Vaksin Kedaluawarsa, Kemenkes Bilang Begini
Menurutnya isu mengenai amandemen 1945 cukup berbahaya karena dinilai tak memikirkan kepentingan rakyat.
"Isu amandemen UUD 1945 untuk kepentingan kekuasaan sesaat tanpa meletakkan kepentingan rakyat sebagai landasan jelas sangat bahaya bagi bangsa ini," ucap Febri Diansyah.
Dibandingkan dengan mengurus dan melempar isu yang tak jelas, menurut Febri Diansyah masih banyak hal penting yang harus diurus sepenuh hati," katanya.
Baca Juga: Pemerintah Tak Larang Mudik 2021, Protokol Kesehatan Segera Disusun
"Memikirkan kekuasaan semata dengan amandemen UUD 1945 sungguh tak patut. Bukan hanya tentang 3 periode, tapi juga aspek lain sperti; Pemilihan Presiden oleh MPR, perpanjangan masa jabatan sampai dengan 7 tahun atau hal lain," katanya menjelaskan.
Lebih lanjut Febri Diansyah mengharapkan kekhawatiran akan amandemen 1945 tidak terjadi.
"Semoga kekhawatiran tersebu tidak terjadi. Jabatan adalah kepercayaan. Amanah. Pertanggungjawaban pada pemilik kedaulatan. Rakyat," ujarnya.
Baca Juga: Sadis, Seorang Sopir Ekspedisi Dibacok, Kini Polisi Periksa Rekan Kerja Korban
"Tentu juga tanggungjawab pada diri sendiri. Dan kita perlu paham, kewenangan Amandemen ada di MPR-RI," katanya menutup cuitannya di Twitter.
Baca Juga: Menteri Agama Optimis Ibadah Haji 2021 Akan Tetap Dilangsungkan, Garuda Indonesia Siapkan 18 Pesawat
Sebelumnya dikabarkan Pikiran-Rakyat.com, Amien Rais menyebut wacana presiden 3 periode merupakan skenario yang dibuat sebagai upaya pembentukan opini publik untuk melakukan amandemen UUD 1945.
Artikel ini telah terbit di media Pikiran-Rakyat.com dengan judul "Jokowi Enggan 3 Periode, Febri Diansyah: yang Paling Penting Konsistensi" yang tayang pada Selasa, 16 Maret 2021.*** (Pikiran-Rakyat/Rahmi Nurfajriani)