Portal Bangka Belitung- Banyak pihak yang tidak menyetujui rencana pemerintah yang akan mengimpor beras.
Bukan hanya petani yang menolak rencana tersebut dengan tegas, pihak akademisi bahkan DPR juga menolak rencana impor beras tersebut.
Alasan pemerintah untuk melakukan impor beras tersebut sangat tidak memadahi.
Baca Juga: Pengacara Hotman Paris Usulkan Hukum Perdata Dalam Kasus Penyebaran Nama Baik
Bahkan jika merujuk pada perkataan Presiden Jokowi untuk membenci produk asing, rencana impor beras ini sangat bertentangan dengan hal tersebut.
Terkait hal ini, Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono menyatakan bahwa sejak awal pemerintah memang kelihatan ingin impor beras.
Baca Juga: 71.323 Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Dinyatakan Sembuh
"Kenapa keputusan impor ini dibuat bulan Januari dan pemerintah sudah tau kalau panen raya akan mulai bulan Februari? Dari awal memang kelihatan bahwa pemerintah ingin impor beras 1 juta ton?" tanya Riyono.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi mencapai 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2020, naik tipis 0,08 persen atau 45.170 ton dari produksi pada 2019 yang sebesar 54,60 juta ton.
Jika dikonversikan menjadi beras, maka sepanjang 2020 produksi beras mencapai 31,33 juta ton. Realisasi ini naik tipis 0,07 persen atau 21.460 ton dari produksi beras di 2019 yang sebesar 31,31 juta ton.
Baca Juga: Dua Tersangka Pengedar Narkoba Berhasil Diringkus di Pelabuhan Tanjung Priok
Peningkatan produksi akan bisa naik di 2021. BPS mencatat potensi produksi padi dalam negeri selama Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG).
"Data diatas memberikan gambaran bahwa petani kita berdaya dan mampu sediakan kebutuhan dalam negeri, anehnya pemerintah malah akan impor. Penolakan petani di Jatim, Jateng dan berbagai daerah tidak didengarkan oleh pemerintah?" tanya Riyono kembali.
Bahkan akademisi seperti Rektor IPB juga menyatakan menolak impor beras dengan alasan bahwa produksi beras dalam negeri aman. Karena begitu impor terjadi dampaknya akan sangat serius terhadap harga dan itu akan merugikan petani.
Baca Juga: Menag Yaqut Punya Strategi Khusus Atasi Persoalan Diskriminasi Mayoritas Terhadap Minoritas
Dia mengatakan bahwa seharusnya menghargai petani yang sudah bersusah payah, berjerih payah dan bekerja keras untuk memberikan kepada kita suplai pangan yang cukup.
Komisi IV DPR RI juga menyatakan menolak impor beras dalam RDP pada senin 15 Maret 2021 dengan Bulog, PT Garam dan Kementan dan stakeholder yang lain.
"Kalau petani sebagai pelaku utama menolak impor beras, DPR juga sudah menolak serta kalangan profesional akademis menolak impor beras kenapa pemerintah tetap ngotot impor? Ada apa ini? Aneh dan sangat merugikan bangsa ini," tutup Riyono dikutip laman resmi PKS.
Baca Juga: Kapolda Metro Jaya Akui Penerapan Program KTJ Mampu Putuskan Penyebaran Covid-19
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Pikiran Rakyat dengan judul "Impor Beras Ditolak Petani hingga DPR, PKS: Kenapa Pemerintah Tetap Ngotot?" Pada 20 Maret 2021*** (Pikiran Rakyat/Abdul Muhaemin)