Network
Portalbangkabelitung.com - Isi Kudeta Partai Demokrat memang menjadi topik pembicaraan hangat beberapa hari terakhir.
Isu kudeta tersebut semakin diperkuat dengan diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung pada Jumat, 5 Maret 2021 di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Adapun yang menggelar KLB itu adalah beberapa kader yang telah dipecat pada kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), karena isu kudeta yang akan menjatuhkan kepemimpinannya saat ini.
Baca Juga: Menko Luhut Pandjaitan Beri Enam Rekomendasi Penanggulangan Bencana dalam Rakornas PB 2021
Hasil KLB semakin menguatkan isu kudeta tersebut dengan terpilihnya Ketua Umum (Ketum) Moeldoko untuk menggantikan AHY.
Moeldoko merupakan Kepala Staf Presiden (KSP) era pimpinan Joko Widodo (Jokowi) saat ini, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal Partai. Menanggapi hal tersebut, beberapa kader Demokrat pro-AHY tidak tinggal diam.
Salah satunya dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, yakni Jansen Sitindaon. Ia mengungkapkan bahwa pasca KLB ini, sekarang semua keputusan ditangan Presiden Jokowi dan jika mendukung KLB tersebut, maka akan keluar Surat Keputusan (SK) Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham).
"Pasca KLB ini semua sekarang ditangan Presiden @jokowi. Jika didukung, SK Kumham pasti keluar," ungkapnya sebagaimana dikutip Portalbangkabelitung.com dari Galamedia pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Jansen juga berdalih bahwa hal itu seharusnya tidak akan terjadi, karena dari beberapa sudut, KLB yang dilakukan merupakan ilegal. KLB yang dilakukan tidak memenuhi syarat dengan tidak dihadiri beberapa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat manapun.
