Network
Portalbangkabelitung.com - Partai Demokrat menjadi perbincangan hangat beberapa hari ini.
Berbagai pandangan dan pendapat mengemuka terkait kongres luar biasa yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat, 5 Maret 2021 lalu.
Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro berpendapat, bahwa pemerintah bertanggung jawab atas upaya menjaga stabilitas politik Indonesia.
Baca Juga: Ibunda Felicia Tissue Sebut Putra Bungsu Jokowi Tak Beretika Lantaran Diduga Memiliki Kekasih Baru
“Dalam konteks negara bangsa bagaimana pun juga pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik,” kata Siti Zuhro pada Sabtu, 6 Maret 2021 yang dikutip Pikiran-Rakyat.com (PR) dari Antara.
Menurutnya, pemerintahan di negara mana pun tidak akan mampu melakukan pembangunan yang memadai tanpa ditopang stabilitas politik dan keamanan yang baik.
Lantaran itu, kondisi yang terjadi belakangan ini, harus diperhatikan pemerintah karena sistem multi partai bukan tanpa konsekuensi logis.
Baca Juga: Ini 10 Provinsi yang Dapat Peringatan BMKG Terkait Cuaca Ekstrem dan Awan Hujan, Minggu 7 Maret 2021
“Ini luar biasa. Jadi kompetisi antarpartai politik harus dikelola betul-betul dengan matang tanpa membenturkan karena itu tidak baik,” katanya.
Siti Zuhro menilai bahwa hak otonom harus diberikan kepada para kader partai, supaya persaingan atau kompetisi di internal partai dilakukan secara sportif. Jika itu terlaksana, maka sumber daya yang dimunculkan juga bagus, misalnya persaingan di kontestasi pemilihan umum (Pemilu).
Meskipun saat ini, kursi parlemen didominasi partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, ia menilai bahwa KLB Demokrat bisa jadi bertujuan agar hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai oposisi.
Baca Juga: Jasad Korban Tenggelam di Sungai Taloi Ditemukan, Diketahui Miliki Riwayat Penyakit Ayan
Baginya, persoalan yang tengah dihadapi Partai Demokrat harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pengurus partai dalam menentukan sikap yang pasti, yaitu oposisi atau pendukung pemerintah.
Siti Zuhro meyakini, jika sikap tegas ditampilkan oleh Partai Demokrat, maka simpati luar biasa dari masyarakat akan didapatkan.
“Jadi kalau disebut partai penyeimbang, itu tidak jelas,” katanya.
Baca Juga: Soal Ketum Demokrat Hasil KLB, Rocky Gerung: Derajatnya Turun dari Dalang Jadi Wayang
Bahkan Siti Zuhro menilai, kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara tidaklah lazim karena tidak mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Mengingat dalam KLB Partai Demokrat tersebut dimunculkannya Ketua Umum terpilih, yaitu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang notabenenya bukan kader partai.
Kondisi tersebut akan membingungkan dunia politik, demokrasi, kelompok intelektual, dan pihak-pihak yang belajar demokrasi.
Artikel ini telah terbit di media Pikiran-Rakyat.com dengan judul "Kisruh Partai Demokrat Makin Panas, Pakar Politik LIPI: Pemerintah Bertanggung Jawab" yang tayang pada Minggu, 7 Maret 2021.*** (Pikiran-Rakyat/Mutia Yuantisya)
