Network
Portalbangkabelitung.com - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, 5 Maret 2021 lalu.
Kepala Staf Presiden, Moeldoko ditunjuk jadi ketua umum periode 2021-2025.
KLB itu juga memecat putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono meski keputusan itu tak direstui dan dinilai ilegal.
Kudeta tersebut pun mendapat pertentangan dari DPD Demokrat dari berbagai daerah di wilayah Indonesia.
Berbagai pandangan dari mulai pengamat hingga politikus bahkan publik figure turut berikan komentar, pro dan kontra keputusan jadi perbincangan, bahkan pemerintah ditunjuk untuk turun tangan.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD sampai buat pernyataan jika kisruh kudeta Demokrat bukan tanggung jawab pemerintah, meski keputusan itu banyak dinilai salah.
Baca Juga: Terkait Kasus Mamalia Terdampar Massal, KKP Dalami Penyebabnya Bersama Lembaga dan Pakar Kelautan
Ikut soroti kodeta Demokrat yang semakin panas, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie buka suara dan turut menyumbang pandangannya.
Dalam sebuah unggahan di Twitter pribadinya yang dibagikan pada 6 Maret 2021 itu, Jimly Asshiddiqie memberikan dua pilihan yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar dinilai netral.
