Network
Portal Bangka Belitung- Banyak pihak yang tidak menyetujui rencana pemerintah yang akan mengimpor beras.
Bukan hanya petani yang menolak rencana tersebut dengan tegas, pihak akademisi bahkan DPR juga menolak rencana impor beras tersebut.
Alasan pemerintah untuk melakukan impor beras tersebut sangat tidak memadahi.
Baca Juga: Pengacara Hotman Paris Usulkan Hukum Perdata Dalam Kasus Penyebaran Nama Baik
Bahkan jika merujuk pada perkataan Presiden Jokowi untuk membenci produk asing, rencana impor beras ini sangat bertentangan dengan hal tersebut.
Terkait hal ini, Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono menyatakan bahwa sejak awal pemerintah memang kelihatan ingin impor beras.
Baca Juga: 71.323 Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Dinyatakan Sembuh
"Kenapa keputusan impor ini dibuat bulan Januari dan pemerintah sudah tau kalau panen raya akan mulai bulan Februari? Dari awal memang kelihatan bahwa pemerintah ingin impor beras 1 juta ton?" tanya Riyono.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi mencapai 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2020, naik tipis 0,08 persen atau 45.170 ton dari produksi pada 2019 yang sebesar 54,60 juta ton.
Jika dikonversikan menjadi beras, maka sepanjang 2020 produksi beras mencapai 31,33 juta ton. Realisasi ini naik tipis 0,07 persen atau 21.460 ton dari produksi beras di 2019 yang sebesar 31,31 juta ton.
