Network
Portal Bangka Belitung- Pengesahan kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko yang dibentuk melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara resmi ditolak pemerintah.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan keputusan resmi ini secara langsung.
"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," Tegas Yasonna Laoly saat pers secara virtual di Jakarta, pada Rabu 31 Maret 2021.
Baca Juga: Resmi Ditolak, Kini Urusan Partai Demokrat Sudah di Luar Pemerintah
Yasonna Laoly juga menyampaikan alasan mereka untuk menolak menuturkan keputusan kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko
karena merujuk AD/ART pada tahun 2020 lalu di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurutnya, Permenkumham nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan, AD/ART, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik, pemerintah merujuk AD/ART partai politik yang sah.
Baca Juga: Partai Demokrat Hasil KLB Resmi Ditolak Pemerintah, Yasonna Laoly Kembalikan Sengketa ke Pengadilan
Dari hasil pemeriksaan terhadap seluruh dokumen fisik, Kemenkumham menyimpulkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi kubu Moeldoko.
Yasonna Laoly pun mempersilahkan pihak KLB Demokrat yang dipimpin Moeldoko bila merasa AD/ART tersebut tidak sesuai untuk menggugatnya di pengadilan.
Sejumlah kader Demokrat dari kubu AHY pun menyuarakan kegembiraan atas keputusan Menkumham yang menolak KLB Demokrat yang dipimpin Kepala Staf Presiden (KSP) itu.
Baca Juga: Sidang Pembacaan Permohonan Gugatan dari Partai Demokrat Kubu AHY Ditunda 2 Minggu, Ini Sebabnya
Bahkan, tak sedikit kader Demokrat yang berada dibarisan AHY menyindir Moeldoko yang gagal mengkudeta Partai Demokrat dari kepengurusan yang sah.
Melalui akun Twitter-nya mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah seperti turut merespons keputusan yang diumumkan pemerintah soal kekisruhan di Partai Demokrat itu.
Meski tak menyebutkan nama, Febri Diansyah menginsyaratkan sedang menyindir sosok Moeldoko sambil menyinggung jabatannya.
Baca Juga: Merespons Pernyataan AHY, Moeldoko Segera Lakukan Gebrakan di Internal Partai Demokrat
"Enggak jadi Ketum tapi kan tetap jadi Menteri," kata Febri Diansyah dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @febridiansyah, Rabu 31 Maret 2021.
Dalam unggahan yang lain, Febri Diansyah pun kembali menulis seolah menyikapi keputusan pemerintah yang menolak pengesahan kubu KLB Moeldoko.
Baca Juga: Sebut Partai Demokrat Partai Keluarga, Cipta Panca Laksana ke Rizal Ramli: Masih Tergolong Wajar
"Masih mending sih ditolak daripada digantung, kan," tulis Febri Diansyah.
"Oh ya, ini bukan twit tentang @TamaSLangkun ya kang @maman1965. dan juga bukan twit tentang politik," cuit Febri Diansyah menambahkan.
oh ya, ini bukan twit ttg @TamaSLangkun ya kang @maman1965. dan jg bukan twit ttg politik.— Febri Diansyah (@febridiansyah) March 31, 2021
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Pikiran Rakyat dengan judul "Sindir Moeldoko? Febri Diansyah: Gak Jadi Ketum Tapi Kan Tetap Jadi Menteri" Pada 31 Maret 2021*** (Pikiran Rakyat/Dila Nashear)
