Network
Portal Bangka Belitung- Rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah sembako, hasil tambang, dan pekerjaan jasa menjadi sorotan publik.
Fadli Zon selaku politisi partai Gerindra ikut menanggapi rencana pajak terhadap kebutuhan pokok atau sembako.
Fadli Zon tidak setuju dengan kebijakan yang diperbarui oleh pemerintah tersebut.
Baca Juga: 13 Jenis Sembako yang akan Dikenakan PPN Sebesar 12 Pesen, Gula dan Garam Juga Termasuk?
Hal itu diungkapkan Fadli Zon dalam akun twitternya@FADLI ZON.
"Setuju, harus ditolak rencana pajak untuk sembako, membuat hidup rakyat makin susah," ucap Fadli Zon, sebagaimana dikutip dari akun twitternya pada Kamis, 10 Juni 2021.
Sebelumnya, Hilmi Firdausi juga tanggapi soal wacana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako.
Baca Juga: CATAT! Ini Daftar Pekerjaan Jasa dan Jenis-Jenis Sembako yang Akan Dikenai PPN 12 Persen
PPN Sembako direncanakan akan naik dari berbagai jenis bahan pokok, hal tersebut tentu menjadi perbincangan, salah satunya Hilmi Firdausi yang menanggapinya.
Hilmi Firdausi bahkan menyinggung Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal wacana kenaikan PPN sembako ini.
Kenaikan PPN sembako ini disayangkan Hilmi Firdausi disaat rakyat sedang alami kesusahan dikarenakan pandemi Covid-19.
Baca Juga: LINK Live Streaming Sidang Lanjutan Habib Rizieq Terkait Kasus Swab Test RS Ummi Bogor
"Assalamu'alaikum Pak @jokowi & Ibu Sri Mulyani, mohon dipertimbangkan lagi pengenaan PPN 12% utk sembako," ucap Hilmi Firdausi, sebagaimana dikutip dari akun twitter@Hilmi Firdaus, pada 10 Juni 2021.
Hal tersebut diungkapkannya mengingat kondisi rakyat terutama kalangan bawah tengah susah akibat adanya pandemi Covid-19.
"Ini rakyat sedang susah karena pandemi, jangan ditambah lagi dengan kenaikan harga sembako yang pasti akan membuat kalangan bawah makin susah," sambungnya.
Baca Juga: Ikut Coba BTS Meal, Chef Arnold Beli 15 Paket dan Rela Habiskan Uang hingga Rp 3 Juta
"Mohon dengarkan kami ya pak, ibu," pungkasnya.
PPN Sembako yang direncanakan akan naik itu, meliputi kebutuhan pokok seperti Beras, daging hingga telur.
Hal tersebut tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Baca Juga: Sembako Akan Masuk Barang Yang Kena Pajak? Peneliti: Kebijakan Ini Mengancam Masyarakat Bawah!
Tentu rencana pemerintah untuk menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak mendapat penolakan dari pedagang pasar.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri.
Menurut Mansuri, pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menggulirkan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Zodiak Hari Ini : Capricon Sedang Dalam Posisi Sulit, Aries Belum Bisa Move On
Terlebih kebijakan tersebut digulirkan pada masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Mantra Sukabumi dengan judul "Soal Pajak Sembako, Fadli Zon: Setuju Harus Ditolak, Membuat Hidup Rakyat Makin Susah" pada 10 Juni 2021 (Mantra Sukabumi/Sahrul Sidiq)
