Network
Meskipun saat ini, kursi parlemen didominasi partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, ia menilai bahwa KLB Demokrat bisa jadi bertujuan agar hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai oposisi.
Baca Juga: Jasad Korban Tenggelam di Sungai Taloi Ditemukan, Diketahui Miliki Riwayat Penyakit Ayan
Baginya, persoalan yang tengah dihadapi Partai Demokrat harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pengurus partai dalam menentukan sikap yang pasti, yaitu oposisi atau pendukung pemerintah.
Siti Zuhro meyakini, jika sikap tegas ditampilkan oleh Partai Demokrat, maka simpati luar biasa dari masyarakat akan didapatkan.
“Jadi kalau disebut partai penyeimbang, itu tidak jelas,” katanya.
Baca Juga: Soal Ketum Demokrat Hasil KLB, Rocky Gerung: Derajatnya Turun dari Dalang Jadi Wayang
Bahkan Siti Zuhro menilai, kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara tidaklah lazim karena tidak mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Mengingat dalam KLB Partai Demokrat tersebut dimunculkannya Ketua Umum terpilih, yaitu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang notabenenya bukan kader partai.
Kondisi tersebut akan membingungkan dunia politik, demokrasi, kelompok intelektual, dan pihak-pihak yang belajar demokrasi.
Artikel ini telah terbit di media Pikiran-Rakyat.com dengan judul "Kisruh Partai Demokrat Makin Panas, Pakar Politik LIPI: Pemerintah Bertanggung Jawab" yang tayang pada Minggu, 7 Maret 2021.*** (Pikiran-Rakyat/Mutia Yuantisya)
