Network
Sebagaimana sebelumnya, KKP telah menangguhkan izin ekspor benur setelah kasus korupsi menjerat mantan Menteri KKP Edhy Prabowo. Maka dari itu, Kementerian melakukan evaluasi kebijakan ekspor benur untuk memperbaiki tata kelola.
Pasalnya, Edhy Prabowo mencabut larangan ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 12 tahun 2020 yang dirilis pada Mei lalu.
Baca Juga: Kisruh Partai Demokrat, Pakar Politik LIPI: Ini Luar Biasa
Akan tetapi, semasa kepemimpinan Menteri KKP Susi Pudjiastuti pada 2014-2019 lalu, ekspor benih lobster tersebut telah dilarang.
Karena mengacu pada aturan larangan-larangan tersebut, maka selama masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti, ekspor benih lobster tercatat nol (0).
Namun sebagaimana yang terjadi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah menangkap Menteri KKP Edhy Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Yakni terkait izin ekspor benih lobster atau benur tersebut.
Baca Juga: Ini 10 Provinsi yang Dapat Peringatan BMKG Terkait Cuaca Ekstrem dan Awan Hujan, Minggu 7 Maret 2021
Maka dari itu, Presiden Joko Widodo menetapkan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri KKP menggantikan Edhy Prabowo, ia membuat kebijakan melarang kembali ekspor benih bening lobster (BBL).
Meski ekspor BBL dilarang kembali, ternyata penyelundupannya tetap marak dari Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.
Bahkan baru-baru ini, penyelundupannya disatukan dari kiriman BBL ilegal asal Jawa. Selama ini, jalur favorit penyelundupan BBL asal Pesisir Barat adalah lewat Jakarta, melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.
