Network
Portalbangkabelitung.com - Hasil dari Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar oleh sejumlah kader Demokrat dan mantan kader Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara adalah terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB.
Hal ini menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan dalam Partai Demokrat yang menjadi bahan pembicaraan publik.
Berbagai pihak saat ini sedang menunggu pendapat Presiden Joko Widodo mengenai dualisme Partai Demokrat tersebut.
Baca Juga: ABJ Ungkap Jokowi Tidak Terlibat dalam Kisruh di Partai Demokrat
Oleh karena itu, dilansir Portalbangkabelitung.com dari Antara, Presiden Joko Widodo melalui Arus Bawah Jokowi (ABJ) memastikan bahwa ia tidak akan mencampuri dualisme Partai Demokrat karena Jokowi sangat menghormati kedaulatan partai politik yang diatur sesuai AD/ART masing-masing.
"Presiden tentu tidak akan campur tangan, dan sangat memahami bahwa ini adalah isu internal," kata Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 9 Maret 2021.
Dikatakan oleh Michael, kudeta di Partai Demokrat seolah ingin menarik Jokowi untuk terlibat. Hal tersebut dikarenakan Moeldoko memiliki jabatan sebagai kepala staf kepresidenan.
Baca Juga: Menkes Sudah Pastikan Vaksin AstraZeneca Telah Lulus Uji Who dan Aman Digunakan
"Sejak awal ada upaya menarik Pak Jokowi masuk dalam kemelut di Partai Demokrat. Jangan hanya karena Moeldoko memegang jabatan kepala staf kepresidenan, lalu seolah-olah Pak Jokowi ikut terlibat," katanya.
Michael menambahkan, Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah bersurat kepada Presiden Jokowi awal Februari 2021.
Surat tersebut berisi tentang adanya keterlibatan Moeldoko dalam pengambilalihan kepemimpinan di PD, namun kata Michael, surat itu tidak direspons presiden.
Baca Juga: Jangan Sampai Ketinggalan, Program Diskon dan Pemberian Stimulus Listrik Akan Diperpanjang hingga Juni 2021
"Surat dari AHY saja tidak direspons Pak Jokowi. Bagi kami, Pak Jokowi sudah sangat proporsional. Tidak mungkin ada perintah atau apapun bentuknya untuk meminta Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY," tuturnya.
Menurut Michael, Jokowi tidak akan mengingkari diri sebagai sosok yang ingin demokrasi di Indonesia semakin maju.
"Apalagi, Pak Jokowi kan presiden dari seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi kan sumbernya dari rakyat. Jadi, bukan tipikal Pak Jokowi ikut campur urusan internal partai politik. Sama sekali tidak," kata Michael.
Baca Juga: Pengunjung Taman Safari Minta Maaf Usai Mengaku Tak Sengaja Melempar Sampah Plastik ke Mulut Kuda Nil
Terlebih, ujarnya, Jokowi sangat menghormati figur Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Pak Jokowi sangat menghormati para pendahulu beliau, termasuk Pak SBY. Pak Jokowi paham bahwa Pak SBY adalah presiden keenam dan tokoh bangsa. Publik masih ingat saat peringatan Proklamasi beberapa tahun silam, tokoh-tokoh bangsa hadir di Istana," ucapnya.
Michael menilai sikap diam Jokowi terkait kemelut di Partai Demokrat sangat tepat.
