Network
Di tengah gelombang penolakan Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah Indonesia berupaya meluruskan hoaks yang beredar.
Baca Juga: Girl Group K-Pop Refund Sisters Merilis 'Don't Touch Me'
Sebagian besar masyarakat dan buru yang menolak UU Cipta Kerja menganggap jika Omnibus Law hanya menguntungkan pengusaha dan merugikan rakyat kecil.
Untuk itu, aksi unjuk rasa sempat mewarnai gelombang penolakan hingga berujung kericuhan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyebut jika masyarakat terlalu buru-buru menolak UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Akibat Tidak Ditemui Presiden Jokowi, BEM SI Kembali Unjuk Rasa pada 20 Oktober
Padahal, lanjutnya, UU Cipta Kerja dibuat untuk membahagiakan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
Lewat UU Cipta Kerja, katanya, pemerintah mengupayakan jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial.
"Coba bayangkan, sampai saat ini ada 33 juta orang yang mendaftar menjadi peserta Kartu Pra Kerja. Betapa besar kebutuhan lapangan kerja saat ini. Melalui UU Cipta Kerja ini, membuka kesempatan yang luar biasa bagi pengusaha kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi," ucapnya.
Baca Juga: Kerab Kritik Pemerintah, Kini Gatot Nurmantyo Dukung UU Cipta Kerja Sebab Tujuannya Mulia
