Network
Portalbangkabelitung.com - Wacana pemerintah mengimpor sebanyak satu ton beras menuai pro dan kontra.
Pasalnya, rencana tersebut digulirkan di tengah bakal panennya petani. Tak hanya itu, stok beras di dalam negeri disebut masih mencukupi.
Dikutip SerangNews.com dari akun Twitter pribadinya @ridwankamil pada Rabu 17 Maret 2021, menyampaikan bahwa Jawa Barat (Jabar) surplus beras 320 ribu ton, yang sebentar lagi akan panen raya berlimpah.
Baca Juga: Begini Penjelasan Wapres Ma'ruf Amin Soal Vaksinasi di Bulan Ramadan Tidak Membatalkan Puasa
Hal tersebut diungkapkan Ridwan Kamil yang mengaku mendengarkan aspirasi para petani Jabar melalui Zoom, terkait rencana pemerintah mengimpor satu juta ton beras ditunda atau dibatalkan.
"PETANI JAWA BARAT via zoom menyampaikan aspirasi agar rencana IMPOR BERAS untuk ditunda atau dibatalkan. Karena sampai April 2021 ini saja, Jabar surplus beras 320 ribu ton & sebentar lg mau panen raya yg berlimpah. Daripada impor, sebaiknya beli saja beras hasil petani Jabar," tulisnya.
Ridwan Kamil menambahkan, jika dibanjiri beras impor, maka harga beras petani lokal akan jatuh, dan nanti tidak bisa diserap pasar.
Baca Juga: MUI Keluarkan Fatwa Terkait Pemberian Vaksinasi pada Bulan Ramadhan, Begini Bunyinya
"Aspirasi ini segera kami sampaikan ke pemerintah pusat dan Bulog selaku penanggung jawab impor beras. Mari selalu bersemangat utk swasembada & membeli produk-produk pangan lokal," cuitnya lagi.
Cuitan gubernur itu langsung mendapatkan beragam komentar. Salah satunya dari akun @YLuandri. Dia berkomentar kalau impor beras itu menganggu sistem ketahanan petani dan tatakelolanya.
"Impor beras mengganggu sistim ketahanan petani dan tata kelola pertanian serta membuka penyalahgunaan dana serta kerugian moril maupun materil, uang akan keluar tdk berputar di dlm negeri. Impor beras tindakan yg tdk menyukai produk lokal," timpalnya.
Baca Juga: Peserta Lolos Kartu Prakerja Gelombang 14 Sudah Diumumkan, Simak Cara Ceknya!
Sebelumnya, diberitakan SerangNews.com, wacana pemerintah melakukan impor beras hingga 1 juta ton pada tahun ini, mendapat penolakan dan komentar dari sejumlah kalangan.
Terbaru, komentar datang dari pakar ekonomi yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli yang dikutip SerangNews.com melalui akun Twitternya @RamliRizal pada Rabu 17 Maret 2021.
Dalam cuitannya itu, mantan tokoh mahasiswa itu mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tak pro petani dan pro pangan.
Baca Juga: Pandemi Covid-19 Sebabkan Meningkatnya Pernikahan Anak Usia Dini Hingga 34.000 Permohonan
"Klo betul2 pro petani & pro pangan dalam negeri,, hapuskan sistem quota impor (rente puluhan triliun dan miskinkan petani), diganti dgn sistim tarif (negara dapat tambahan penerimaan dan dan petani dilindungi !). Ndak ruwet, tapi klo doyannya selfi2 doang dgn petani yo ambyar," tulisnya.
Cuitan Rizal Ramli pun mendapat komentar balasan dari akun @raehanfadilaa. Dia mendukung pendapat yang disampaikan oleh Rizal Ramli.
"Betul sekalii paaaakkk. Kalau memang pasokan dalam negri ga mencukupi, harus nya pemerintah meyakinkan petani dan membantu petani dalam hal produksi, bukan malah cri alternatif lain yg buat petani khwtir dan pesimis akan hasil panen mereka," timpalnya.
Terpisah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi angkat bicara terkait rencana impor beras 1 juta ton yang menuai kritik tersebut.
Lutfi mengklaim, bahwa langkah impor beras yang dilakukan kementeriannya untuk menjaga stok beras di gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).
"Saya sebagai Menteri Perdagangan sudah dua kali ini, saya sampaikan, jadi Bulog ini punya yang namanya iron stock. Iron stock itu selalu mengikuti dinamika daripada stok dan harga," jelas Mendag saat konferensi pers daring kepada wartawan, Senin 15 Maret 2021 lalu.
Baca Juga: Soal Kasus PD Sarana Jaya, Wagub DKI Punya Saran Bagi yang Terlibat
Sementara, kabar penolakan juga digaungkan oleh Komisi IV DPR RI terhadap rencana pemerintah melakukan impor beras 1,5 juta ton yang dialokasikan melalui perum Bulog.
DPR beralasan, penolakan ini sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional yang harus mengutamakan produksi dalam negeri.
"Komisi IV menentang rencana impor beras karena dapat merugikan petani," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin, Senin 15 Maret 2021.
Baca Juga: Kuasa Hukum Habib Rizieq Bakal Ajukan Judical Review, Ini Sebabnya
Dikutip SerangNews.com dari Antara, Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, rencana impor beras akan lebih baik dilakukan kalau kebutuhan dalam negeri tidak cukup.
Enny dalam pernyataan di Jakarta, Senin 15 Maret 2021, mengatakan impor beras saat ini belum diperlukan mengingat ketersediaan beras mencukupi, bahkan sektor pertanian masih tumbuh selama pandemi COVID-19.
Baca Juga: Tersangka Pemalsuan Materai Berhasil Diringkus Polisi! Negara Alami Kerugian Sekitar Rp37 Miliar
"Impor pangan itu bukan sesuatu yang haram, diperbolehkan di Undang-Undang Pangan, tapi ada prasyaratnya, kalau kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi. Sementara BPS menyatakan ketersediaan beras cukup," katanya.
Artikel ini telah terbit di media SerangNews.com dengan judul "Ridwan Kamil: Daripada Impor, Sebaiknya Beli Saja Beras Hasil Petani Jawa Barat" yang tayang pada Rabu, 17 Maret 2021.*** (SerangNews/Ade Maulana)
