Network
Portal Bangka Belitung- Soal larangan mudik lebaran 2021, pemerintah tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat yang masih nekat mudik tentang konsekuensi yang akan diterima mereka.
Pemerintah bahkan mengeluarkan sanksi bagi masyarkaat yang tetap nekat pergi mudik dengan membayar denda maksimal Rp100 juta.
Kebijakan larangan mudik ditujukan untuk semua kalangan masyarakat baik itu karyawan BUMN, pegawai negeri Sipil (PNS), TNI-Polri, pekerja formal maupun informal, hingga masyarakat umum.
Baca Juga: Mengejutkan, Warga Timor Tengah Utara Temukan Granat Berjenis Manggis yang Masih Aktif
Periode larangan mudik ini dimulai pada 6-17 Mei 2021.
Kebijakan larangan mudik sudah tertulis dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 selama bulan Ramadhan 1442 H.
Surat Edaran ditandatangani langsung oleh Ketua Satgas, yakni Doni Monardo pada tanggal 7 April 2021 lalu.
Baca Juga: Tes Urine Positif Ganja, Jeff Smith Akui Sudah Konsumsi Narkoba Sejak Dua Tahun Lalu
Bagi masyarakat yang nekat untuk bepergian mudik akan diberikan sanksi yang merujuk pada kepada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Berdasarkan pasal 93, apabila ada yang melanggar aturan larangan mudik mendapatkan sanksi kurungan paling lama 1 tahun dan denda maksimal hingga Rp 100 juta.
